BREAKING NEWS

Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini Sampaikan 68 Usulan Pokir dalam FPD RKPD 2026


Hj Mery Rukaini

MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh - Pada acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula BappedaLitbang, beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, menyampaikan sebanyak 68 usulan pembangunan yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah pada tahun 2026. 

Usulan yang disampaikan Ketua DPRD tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pembangunan sumur bor di Desa Sei Rahayu II, pengadaan JUT di Desa Sei Rahayu II dan Rimba Sari, pembuatan bronjong di Desa Pendreh, bibit pertanian dan perkebunan Desa Rimba Sari, hingga pengadaan bibit sapi di RT 19 Desa Lemo II. 

Selain itu juga, Hj Mery Rukaini juga mengusulkan pengadaan buku sekolah di SD 5 Melayu, SMPN 1, SMPN 2, dan SMP Santa Maria, serta pengadaan pupuk di Desa Sei Rahayu I.

Dalam kesimpulannya, Hj Mery Rukaini menekankan bahwa sektor infrastruktur, terutama peningkatan jalan dan jembatan, menjadi prioritas utama karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah secara keseluruhan, baik dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. 

Usulan-usulan di sektor pendidikan, seperti pengadaan buku dan dukungan terhadap program sekolah gratis 9 tahun, juga mendapat perhatian khusus.

Lebih lanjut, Hj Mery menyoroti pentingnya sektor kesehatan dan pertanian yang mendominasi usulan pada tahun 2026, yang perlu mendapat prioritas anggaran. 

“Proses peningkatan dan percepatan pembangunan daerah harus berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan porsi anggaran yang proporsional sesuai dengan urutan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Ketua DPRD juga mengingatkan perlunya peningkatan sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan lintas sektor serta komunikasi teknis antara masyarakat desa, kecamatan, perangkat daerah, dan kabupaten. 

"Metode rapat dan kunjungan perlu diperkuat agar kendala atau keluhan di lapangan dapat cepat diketahui dan diatasi," tambahnya.



(AF/Redaksi)


Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image