Patih Herman AB Ajak Pemkab Barito Utara Kawal Aspirasi Honorer ke Pemerintah Pusat
MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya kategori R2 dan R3. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Senin (10/2/2025), ia mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.
Patih Herman menekankan pentingnya mengawal persoalan honorer hingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Komisi II DPR RI.
"Kita sudah beberapa kali ke BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri, tetapi belum ada kepastian yang diharapkan. Kita tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang agar tenaga honorer R2 dan R3 mendapatkan kejelasan status," tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan tenaga honorer di daerah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beberapa kabupaten lain. Patih Herman juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran bagi tenaga honorer, yang masih dilakukan Pemkab Barito Utara, sebagai dasar untuk mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan keberlanjutan tenaga honorer di daerah.
Langkah Konkret ke Pemerintah Pusat
Patih Herman memastikan bahwa perjuangan tidak akan berhenti di tingkat daerah. Ia bersama Pemkab Barito Utara dan DPRD akan segera bertolak ke Kemendagri, Kemenpan RB, serta Komisi II DPR RI untuk menyampaikan permasalahan tenaga honorer secara langsung.
"Dalam Kepmen 16, masih ada ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk melakukan advokasi lebih lanjut. Kita akan terus mengupayakan agar tenaga honorer yang masih belum jelas statusnya mendapatkan solusi yang nyata," ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer di luar mekanisme yang sah.
"Jangan sampai ada penerimaan tenaga honorer yang tidak sesuai aturan. Kita harus transparan dan memastikan tidak ada kesalahan yang berulang, karena ini menyangkut nasib banyak orang," tambahnya.
Dengan upaya yang terus dilakukan hingga ke tingkat pusat, diharapkan tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Barito Utara bisa mendapatkan kepastian status serta solusi yang lebih berpihak pada kesejahteraan mereka.
(AF/Redaksi).
