Musrenbang RKPD Bukan Sekadar Agenda Rutin
Puruk Cahu – itahnews.com Pj Bupati Murung Raya (Mura) Hermon menjelaskan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah dialog interaktif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang ini diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD tahun 2025, yaitu perluasan akses layanan dasar masyarakat untuk peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat dan peningkatan manajemen pemerintahan serta 7 prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
Adapun ketujuh prioritas pembangunan tersebut disampaikan Hermon yaitu, perluasan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pemerataan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, pengembangan sistem perizinan dan penanaman modal, penguatan reformasi birokrasi dengan tata kelola berbasis kinerja dan IT serta integrasi arah pembangunan pusat dan pemerintah daerah.
“Selanjutnya penguatan ekosistem pelaku usaha lokal dan penguatan jaring pengaman sosial,” beber Hermon membuka Musrenbang RKPD Pemkab Mura di GPU Tira Tangka Balang, Senin (18/3/2024) yang dihadiri ia menyebut, kerjasama, kolaborasi, dan kreativitas bersama sangat diharapkan untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan.
Dalam acara tersebut turut dihadiri beberapa pejabat terkait, baik itu ditingkat kabupaten maupun provinsi, seperti perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, perwakilan dari Perum Damri Kalteng, Pj Sekda Murung Raya serta beberapa anggota DPRD Mura dan juga beberapa tamu undangan lainnya.
sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan semua elemen masyarakat akan menjadi kunci kesuksesan implementasi program- program yang direncanakan. Plt Kadis Bappedalitbang Ferry Hardi mengatakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasI dan menciptakan rasa memiliki, “Sedangkan pendekatan berjenjang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut — jenjang pemerintahan, rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa maupun kelurahan,” tutupnya.
(Yan/Redaksi).