Pj Bupati Minta Masyarakat Ikut Awasi Pelanggaran Pemilu Saat PSU 6 Agustus Mendatang
Font Terkecil
Font Terbesar
KUNJUNGAN KE LAHEI DAN LAHEI BARAT-Pj Bupati Indra Gunawan, Waket II DPRD, unsur FKPD, staf ahli bupati, Asisten Sekda dan kepala OPD melakukan kunjungan kerja ke dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Lahei dan Lahei Barat, dalam rangka meninjau kesiapan pelaksnaan PSU, Selasa (15/7/2025).(itahnews:ist)
MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lahei Barat dan Kecamatan Lahei, Selasa (15/7/2025), dalam rangka meninjau kesiapan dua kecamatan tersebut dalam kesiapan pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kegiatan ini dipusatkan di aula kecamatan masing-masing dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli, Sekda Drs Muhlis, Asisten Setda, Kepala OPD, perwakilan TNI/Polri, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu Pj Bupati Indra Gunawan menekankan pentingnya pengawasan bersama demi menjamin kelancaran dan integritas proses demokrasi. Ia menyebut bahwa secara teknis pengawasan pemilu merupakan tugas Bawaslu, namun masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas partisipatif.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang bertanggung jawab secara formal adalah Bawaslu. Namun Tim Gakumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Polri, Kejaksaan, dan TNI, juga menjadi unsur penting dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. Masyarakat pun diharapkan dapat menjadi bagian dari pengawasan secara partisipatif agar PSU bisa berjalan lancar, aman, dan tertib,” tegas Indra Gunawan.
Ia juga menyoroti bahaya penyebaran hoaks dan isu SARA yang dinilainya bisa merusak persatuan serta tatanan demokrasi yang selama ini berkembang baik di Kabupaten Barito Utara.
“Berita hoaks dan isu-isu SARA sangat meresahkan dan berpotensi memecah belah persatuan masyarakat. Ini bisa merusak budaya demokrasi kita. Oleh karena itu, saya harap semua pihak dapat menjaga kondusifitas dan menjunjung tinggi etika demokrasi selama pelaksanaan PSU,” tambahnya.
Indra Gunawan juga berharap sosialisasi yang dilakukan kepada Bawaslu, Panwascam, dan pengawas tingkat desa dan kelurahan dapat memberikan pemahaman mendalam serta strategi mitigasi agar pelanggaran tidak kembali terjadi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan teknis dan mental seluruh elemen penyelenggara dan pengawas PSU, sekaligus ajakan moral kepada masyarakat agar berperan serta menjaga kemurnian proses demokrasi di Barito Utara.(AF/Redaksi)