Pemkab Mura Hadiri Rakor IPKD MCP Mellaui Zoom Meeting
PURUK CAHU - Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Murung Raya (Mura) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan
peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center
for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Acara ini berlangsung secara daring
melalui Zoom Meeting dari ruang Tanjung Hanau, Hotel Bahalap, Palangka Raya,
pada Rabu (5/3/2025).
Bupati Murung Raya, Heriyus,
didampingi oleh Wakil Bupati Rahmanto Muhidin serta jajaran pejabat daerah,
menghadiri rakor tersebut. Turut hadir Sekretaris Daerah Mura, Hermon,
Inspektur Kabupaten Mura, Rudie Roy, Plt. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Mura,
Rahmat K. Tambunan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mura, Sarwo Mintarjo, dan
Kadisdikbud Kabupaten Mura, Putu Suranta.
Peluncuran IPKD MCP ini bertujuan
untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di
daerah, memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah dan masyarakat,
serta mengidentifikasi potensi rawan korupsi. Selain itu, kegiatan ini
mendukung KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menilai kinerja tata kelola pemerintahan
daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Dalam laporannya, Bupati Heriyus
mengungkapkan bahwa capaian MCP Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan
yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Murung Raya
berada di peringkat ke-13 se-Kalimantan Tengah dan peringkat ke-324 secara
nasional dengan nilai capaian 78%, masuk dalam kategori zona hijau.
Untuk tahun 2024, Kabupaten Murung
Raya berhasil naik ke peringkat ke-6 di tingkat provinsi dan peringkat ke-240
secara nasional dengan capaian 85%. Ini menunjukkan peningkatan signifikan
dalam upaya pencegahan korupsi di daerah kita,” ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPK RI, Deputi PPKD BPKP,
Deputi Korsup KPK, serta para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari
seluruh Indonesia.
Dengan peningkatan capaian MCP ini, Pemkab Murung Raya berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
