BREAKING NEWS

Ketua DPRD Barut Tegaskan Pentingnya Sinergi dalam Tata Kelola Pemerintahan


KETUA DPRD HADIRI RAKOR-Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama Pj Bupati Muhlis menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.(itahnews:Dok.Prokopim Barut)

MEDIA ITAHNEWS, Yogyakarta – Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.

Rakor ini dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Sebagai lembaga legislatif, kami memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan daerah agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi. Rakor ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dengan pihak eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Hj Mery Rukaini, Rabu (19/3/2025).

Ketua Dewan Hj Mery Rukaini juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, harus terus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan.

"Kami di DPRD Kabupaten Barito Utara akan terus mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan aparat pengawas menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya," tambahnya.

Mery Rukaini juga mengatakan bahwa dengan adanya rakor ini, diharapkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan untuk mencegah korupsi serta memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.


(AF/Redaksi)


Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image