Pembukaan Sosialisai Dan Bimbingan Teknis Fasilitasi Penanaman Modal Tentang Implementasi Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
BARITO UTARA ItahNews– Mewakili Dandim 1013/Mtw, Pasi Ops Kodim 1013/Mtw Kapten Inf Trio Pramono menghadiri acara pembukaan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi penanaman modal tentang implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, bertempat di Gedung pertemuan Balai Antang Jl. Ahmad Yani Muara Teweh Kab. Barito utara. Kamis (27/10/22)
Turut hadir dalam kegiatan Asisten I Pemkab Barito utara Hj.Siti Norna, Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bpk.Edi Kesumawijaya), Mewakili Dandim 1013/Mtw Kapten Inf Trio Pramono, Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Barito Utara Bpk.M.Iskandar Muda, Mewakili Ketua Pengadilan Agama Barito Utara Bpk.Mortodi, dan Peserta Sosialisasi yang Jumlah hadir -+ 70 orang
Sambutan Bupati Barito Utara yang mewakili melalui Asisten I Pemkab Barito utara Hj. Siti Norna menyampaikan, Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini merupakan rangkaian kegiatan penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari kegiatan pengawasan penanaman modal bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
”Reformasi kemudahan pelayanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah mendorong lebih banyak wirausahawan baru mempercepat transformasi sektoral informasi menjadi sektor formal dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya”, imbuhnya
“Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh pengusaha dapat memanfaatkan sistem pelayanan online sehingga submission (OSS) berbasis risiko lebih meningkat dan pelaporan mampu disampaikan secara cepat dan tepat waktu hingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau pihak-pihak tertentu dapat mengukur tingkat perekonomian Kabupaten Barito Utara secara lebih tepat dan tidaknya mendekati kondisi sebenarnya tingkat perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam merencanakan pembangunan daerah atau mengambil kebijakan-kebijakan bidang perekonomian”, Ujarnya
(Pendim 1013/MTW - FZ).
