Habar Uluh Itah

Perjuangan Panjang Terangi Lahei Barat dan Desa Karamuan, Hj. Henny: Ini Tanggung Jawab Bersama


WAKET II DPRD PIMPIN RDP-Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli pimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah pemasangan KWH Listrik di Desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat, di ruang rapat DPRD, Selasa (1/7/2025).(itahnews:ist)

MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh – Upaya pemerataan akses listrik di wilayah terpencil kembali menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Barito Utara, Selasa (1/7/2025). RDP tersebut membahas khusus permasalahan listrik di Kecamatan Lahei Barat, khususnya di Desa Karamuan.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli dan anffota DPRD Patih Herman AB, H Parmana Setiawan, H Al Hadi, Naruk Saritani, Jamilah, Jiham Nur, H Suparjan Efendi, dan Gun Sriwitanto. 

Sedangkan dari Pemkab Barito Utara dihadiri Asisten Sekda, H Gazali, Camat Lahei Barat Adi Suwarman, Manajer PT PLN Muara Teweh HM Haris, Direktur PT Hana Katulistiwa, Johan Hans, Kepala Desa di wilayah Lahei Barat serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Camat Lahei Barat, Adi Suwarman mengatakan permasalahan yang ada di wilayah Lahei Barat baru diketahui dirinya, saat Sekcam Lahei Barat menceritakan permasalahan tersebut.

“Ini bisnis, saya kaget juga masalah ini karena diceritakan Sekcam terkait pemasangan listrik baru. Nanti pihak kontraktor tolong dijelaskan kepada pihak DPRD. Saya juga pernah di omelin sama pihak PLN terkait masalah jalan, setelah cek lapangan ternyata jalan setapak, tidak apa-apa berbohong sedikit untuk kebaikan masyarakat,” ujar Adi Suwarman, Selasa 7 Juli 2025.

Sementara Direktur PT Hans Katulistiwa, Johan Hans menjelaskan dirinya melakukan pemasangan KWH di sebanyak 41 desa termasuk di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Semua terpasang meski ada keterlambatan.

“Khusus yang di Desa Karamuan ada sebanyak 36 warga sudah membayar uang muka bervariasi, dari yang bayar Rp1.5 juta sampai lebih. Memang mereka bayar sejak November 2024, namun baru aktif Februari. Saya berjanji tanggal 20 Juli 2025 semua bisa terrealisasi dan listrik menyala,” janji Johan Hans.

Sementara Manager PLN Muara Teweh, HM Haris mengaku, pihaknya pada tanggal 29 Juni 2025, menerima registrasi 10 warga Desa Karamuan. Selebihnya belum ada. 

“Sistem aplikasi PLN Mobile siapa saja boleh daftar. Dan yang sudah bayar paling lambat 5 (lima) hari sudah menyala,” kata Haris dihadapan Wakil Ketua II DPRD Barito Utara dan peserta RDP.

Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli menekankan bahwa perjuangan mewujudkan penerangan di Lahei Barat dan Desa Karamuan adalah proses panjang yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. 

Ia mengenang bagaimana perjuangan ini telah dimulai sejak dirinya bersama anggota Komisi VII DPR RI, Willy M. Yoseph, memperjuangkan akses listrik untuk wilayah tersebut.

“Dulu kita perjuangkan bersama bagaimana Lahei Barat bisa terang, dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai dirasakan masyarakat. Meski kemarin sempat terpisah karena persoalan tanah, tapi dengan semangat gotong royong kita cari solusi bersama,” ujar Hj. Henny Rosgiaty Rusli.

Ia juga menegaskan bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pembangunan suatu desa.

“Tanpa listrik, desa bisa tergolong tertinggal. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan,” tambahnya.

Menurut Waket II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli, berbagai tantangan seperti hambatan teknis, keterbatasan anggaran, serta persoalan administratif harus dihadapi bersama dengan semangat kolaboratif.

Waket II DPRD Barito Utara mengajak semua unsur pemerintah dan legislatif untuk tidak berhenti mencari solusi konkret dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih minim akses infrastruktur dasar.

“Mari kita terus hadir, mendengar, dan mencari solusi bersama bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti Desa Karamuan ini,” pungkasnya.

Melalui RDP ini, diharapkan ada langkah nyata dari pihak PLN dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan akses listrik di Desa Karamuan dan sekitarnya, sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.(AF/Redaksi)