Patih Herman AB Desak RDP dengan Pemda untuk Kepastian Tenaga Non-ASN di Barito Utara
MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mendesak agar segera dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah guna mencari solusi konkret bagi tenaga kerja non-ASN.
Dorongan ini disampaikan setelah kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menurutnya, persoalan tenaga non-ASN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
"Kami ingin masalah ini segera mendapatkan solusi nyata. Oleh karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan RDP dengan pihak eksekutif dan SOPD terkait," ujar politisi Partai Demokrat Barito Utara ini.
Ia menekankan pentingnya duduk bersama antara DPRD dan eksekutif, termasuk kehadiran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), untuk membahas langkah strategis terkait kebijakan tenaga non-ASN di Barito Utara. RDP tersebut telah dijadwalkan pada Senin, 10 Februari 2025.
Athink, sapaan akrabnya, juga menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara DPRD dan Pemda dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait status tenaga non-ASN.
"Jangan sampai tenaga honorer ini terus berharap tanpa ada kejelasan. Kita harus memberikan kepastian, apakah dalam bentuk pengangkatan, skema PPPK, atau solusi lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan Pemda dan DPRD dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada tenaga non-ASN di Barito Utara serta memastikan mereka mendapatkan kepastian atas status dan masa depan pekerjaan mereka.
(AF/Redaksi).